PUTUSNYA PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

 Ada 3 sebab yang dapat memutuskan perkawinan :

1. Kematian.

2. Perceraian.

3. Putusan Pengadilan (pasal 38 UU No. 1 / 1974 )

Mengenai perceraian, diatur dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 209. Untuk dapat bercerai harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri.

Alasan – alasan perceraian sebagai berikut :

1. Zina, pemabuk, pemadat, penjudi, yang sukar disembuhkan.

Zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki – laki dengan perempuan di mana salah seorang atau kedua – duanya sudah terikat perkawinan ( pengertian menurut hukum ). Dalam Islam tidak perlu ada klausula terikat perkawinan. Terhadap alasan pemabuk, pemadat dan penjudi sifatnya alternatif bukan kumulatif.

2. Meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut.

3. Mendapat hukuman perjara 5 tahun / lebih.

4. Kekejaman / penganiayaan berat.

5. Cacat badan / penyakit.

6. Perselisihan dan pertengkaran.

Pada umumnya alasan No. 6 yang sering dipakai dalam praktek, karena pembuktian mudah. Sedangkan alasan no. 1 ( zina ) sangat sulit untuk dibuktikan.

Perceraian dibedakan atas 2 macam, yaitu :

1.  Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian atas permintaan suami yang beragama Islam untuk menceraikan istrinya.

Dasar hukum : pasal 14 PP No. 9 th. 1975 jo. Pasal 66 UU No. 7 th. 1989.

Cerai talak terutama berlaku bagi yang beragama Islam. Dalam Islam yang dapat menceraikan adalah suami. Cara untuk menjatuhkan cerai talak adalah dengan cara mengajukan permohonan ( pasal 66 UU No. 7 th. 1989 ) dan bukan dengan gugatan seperti dalam cerai gugat ke Pengadilan Agama.

DAHULU, sebelum UU No. 7 / 1989, pengajuannya cukup dengan pemberitahuan. Pengadilan Agama menyaksikan talak ini sangat janggal, karena hanya sebagai pemberitahuan, sehingga tidak sesuai dengan asas umum Hukum Acara Perdata. Oleh karena diajukan dengan cara permohonan, maka hasil akhirnya berupa penetapkan.

2.  Cerai gugat ( Putusan Pengadilan )

Perceraian ini dilakukan oleh seorang istri ( Islam ) dan suami atau istri (bukan Islam). Pengajuannya harus melalui gugatan, bukan permohonan. Perbedaannya adalah bagi seorang istri ( Islam ) ke Pengadilan Agama, sedangkan suami atau istri ( non Islam ) ke Pengadilan Negeri. Persamaannya adalah keduanya disebut sebagai cerai gugat. Oleh karena itu, hasil akhirnya berupa putusan ( vonnies ).

Dasar hukum cerai gugat diatur dalam pasal 20 PP No. 9 th. 1975 dan pasal 3 UU No. 7 th. 1989. Baik pada cerai talak maupun cerai gugat, keduanya harus beralasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9 th. 1975.


Akibat Putusnya Perkawinan ( Masa Tunggu )

Bagi seorang perempuan yang putusan perkawinan berlaku jangka masa tunggu ( pasal 11 (1) UU No. 1 / 1974 ). Suami tidak mengenal masa tunggu.

Waktu tunggu bagi seorang janda seperti yang dimaksud pasal 11 (2) UU No. 1 / 1974 adalah sebagai berikut :

1. Karena kematian, waktu tunggunya 130 hari.

2. Karena perceraian ( hidup ) : bagi yang haid ditetapkan 3 kali suci, sekurang – kurangnya 90 hari. Apabila tidak ada haid ditetapkan 90 hari.

3. keadaan hamil, sampai melahirkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur masalah ini seperti dalam pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu 300 hari (seorang perempuan tak diperbolehkan kawin lagi melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan).


BAHAN BACAAN

A. Ichsan, Hukum Perdata , PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1967.

Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata, PT Alumni, Bandung. 2006.

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEKUASAAN ORANG TUA (OUDERLIJKE MACHT)

Kekuasaan orang tua terhadap anak adalah kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, harta kekayaan anak dan kewajiban memelihara dan memberikan bimbingan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam hukum, terutama perdata barat, terhadap anak yang belum dewasa terdapat 2 kemungkinan : 1. anak di bawah kekuasaan orang tua. 2. anak dibawah perwalian. Kekuasaan orang tua menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 47 menetapkan : 1. anak belum berumur 18 tahun. 2. belum pernah kawin. Ada kemungkinan seorang anak baru 16 tahun, namun sudah kawin (melakukan perbuatan hukum) berarti ia cakap melakukan perbuatan hukum meskipun ia tidak termasuk dewasa. Terhadap kekuasaan orang tua ini, B.W. masih berlaku sepanjang tidak / belum diatur ( pasal 66 UU No.1 tahun 1974 ) Kekuasaan orang tua tidak hanya sebatas pada diri anak-anak, tetapi juga terhadap harta benda yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Hal ini dikarenakan sebagai seorang subjek hukum perdata, seorang manusia, bahkan seorang anak yan...
Read more »

KEADAAN TIDAK HADIR ATAU KETIDAKHADIRAN DALAM HUKUM PERDATA (AFWEZIGHEID)

Keadaan tak hadir merupakan hal khusus dalam dunia hukum perdata. Seseorang dikatakan dalam keadaan tak hadir apabila meninggalkan tempat kediamannya sehingga tidak melaksanakan hak – haknya dan menunaikan kewajibannya. Jadi seseorang yang meninggalkan tempat yang agak lama, tetapi telah menunjuk seseorang lain untuk memelihara kepentingannya ( melaksanakan hak dan menunaikan kewajibannya ), tidak dapat dinyatakan sebagai tidak hadir.  Agar dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, harus memenuhi unsur – unsur yang ditetapkan dalam pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar dari ketidakhadiran, yakni : 1.    Meninggalkan tempat kediaman. 2.    Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya. 3.    Tidak menunjuk atau memberi kuasa pada orang lain untuk mengatur pengelolaan kepentingannya. 4.    Bilamana pemberian kuasa telah gugur. 5.    Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan dar...
Read more »

DOMISILI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Domisili atau dikenal dengan tempat kediaman, dalam arti hukum adalah tempat dimana seseorang dianggap senantiasa berada / selalu hadir untuk melaksanakan hak – haknya dan untuk menunaikan kewajiban – kewajibannya. Tempat kediaman hukum pada umumnya adalah sama dengan tempat kediaman senyatanya, akan tetapi tidak perlu selalu demikian. Domisili ini penting bagi subyek hukum, karena : 1. Untuk menentukan dimana seseorang harus melakukan perkawinan. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak ( Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ).  2. Untuk menentukan dimana subyek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan.  3. Untuk menentukan Pengadilan mana yang berkuasa terhadap subyek hukum tersebut. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili seseorang dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam wilayah hukum dimana penggugat / tergugat berdomisili ( Pasal 118 ...
Read more »