PERWALIAN DAN PEMBAHARUAN DALAM PP NOMOR 29 TAHUN 2019

Selain diatur dalam UU No. 1 / 1974, sama seperti dalam kekuasaan orang tua, ketentuan terkait perwalian masih berlaku , karena PP 9 tahun 1975 belum mengatur.

Ketentuan pasal 50 UU No. 1 tahun 1974 ayat 1 “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.

Ayat 2 menyatakan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Perlu diingat bahwa apabila walii hanya ada satu orang wali, sedangkan kekuasaan orang tua pasti ada 2 orang, sehingga apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia dii bawah perwalian yang masih hidup. Apabila cerai ( berdasarkan putusan pengadilan ) salah satu dari kedua orang tua tersebut.

Ada 3 macam perwalian :

1. Bapak/ ibu yang hidup terlama ( otomatis )

2. Dengan wasiat

3. Diangkat oleh hakim

Tugas  (isi) perwalian sama dengan kekuasaan orang tua, yaitu :

1. Mengurus kepentingan diri anak.

2. Mengurus kepentingan harta kekayaan anak.

Seorang wali juga mempunyai hak menikmati hasil apabila anak mempunyai harta benda. Apabila seorang wali tidak mampu, maka kekuasaan sebagai wali dapat dipecat. Dalam perwalian ada seorang pengawas yang melakukan pengawasan dan pengurusan. Jadi kekuasaan orang tua mempunyai kesamaan Fungsi dengan perwalian.

Perbedaan ( pokok ) adalah :

1. Dalam kekuasaan orang tua

Hanya terjadi jika perkawinan orang tuanya utuh dan hanya orang tua yang dapat menjadi kekuasaan orang tua.

2. Dalam perwalian

Dimungkinkan orang lain menjadi wali dan cara mendapatkan perwalian ada 3 cara :

a. Bapak / ibu yang hidup terlama

b. Dengan wasiat

c. Diangkat oleh hakim

PP No. 29 Tahun 2019 pada tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6339 di tahun 2019 menandakan awal baru terhadap syarat dan tata cara Penunjukan Wali/ Perwalian Anak di Negara Republik Indonesia. Terdapat tambahan syarat dan tata cara yang lebih komprehensif dalam perundangan tersebut yang harus terpenuhi para pihak maupun Hakim serta Lembaga-lembaga terkait seperti kementrian sosial dan kementrian kesehatan.

Secara khusus yang dapat ditunjuk sebagai wali dari seorang anak berdasarkan Pasal 3 (tiga) PP No. 29 Tahun 2019 adalah orang tua dari garis keturunan vertical keatas yaitu Ayah atau ibu anak tersebut atau keluarga di atasnya. Setelah itu garis keturunan horizontal keluarga anak semisal Saudara. Apabila penunjukkan permohonan wali anak tersebut dilakukan diluar garis-garis keturunan tersebut, bisa juga permohonan perwalian anak tersebut dilakukan orang lain atau badan Hukum untuk menjadi Wali seorang anak. Namun PP. No.29 Tahun 2019 ini pengutamaan Wali anak sebisa mungkin adalah keluarga sendiri anak tersebut sehingga garis keturunan baik secara vertical maupun horizontal mendapat prioritas utama.Setelah keluarga anak apabila tidak ada yang bisa menjadi Wali anak secara prioritas berurutan sesuai Pasal 3 (tiga) tersebut diatas yaitu orang lain atau badan hukum seperti yayasan yang terakreditasi di Kementrian Sosial dan Kementrian Hukum dan HAM.

Terdapat perbedaan syarat dan ketentuan dari masing-masing calon Pewali akan dirinci sebagai berikut.

1. Apabila keluarga anak tersebut yang akan ditunjuk dan ditetapkan sebagai Wali, maka harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 PP No. 29 Tahun 2019.

2. Apabila Saudara dari anak tersebut yang akan ditunjuk dan ditetapkan Pengadilan sebagai Wali, maka haruslah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 PP No. 29 Tahun 2019.

3. Apabila orang lain yang ditunjuk menjadi wali harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur Pasal 6 PP. No. 29 Tahun 2019.

4. Apabila Badan Hukum (yaitu unit pelaksana tehnis kementrian/lembaga yang ada dipusat maupun di perangkat daerah dan juga lembaga kesesjahteraan social anak semisal yayasan yang telah terakreditasi oleh kemnetrian Sosial dan Kementrian Hukum dan HAM) yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 PP. No.19 Tahun 2019.

BAHAN BACAAN

A. Ichsan, Hukum Perdata , PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1967.

Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata, PT Alumni, Bandung. 2006..

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEKUASAAN ORANG TUA (OUDERLIJKE MACHT)

Kekuasaan orang tua terhadap anak adalah kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, harta kekayaan anak dan kewajiban memelihara dan memberikan bimbingan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam hukum, terutama perdata barat, terhadap anak yang belum dewasa terdapat 2 kemungkinan : 1. anak di bawah kekuasaan orang tua. 2. anak dibawah perwalian. Kekuasaan orang tua menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 47 menetapkan : 1. anak belum berumur 18 tahun. 2. belum pernah kawin. Ada kemungkinan seorang anak baru 16 tahun, namun sudah kawin (melakukan perbuatan hukum) berarti ia cakap melakukan perbuatan hukum meskipun ia tidak termasuk dewasa. Terhadap kekuasaan orang tua ini, B.W. masih berlaku sepanjang tidak / belum diatur ( pasal 66 UU No.1 tahun 1974 ) Kekuasaan orang tua tidak hanya sebatas pada diri anak-anak, tetapi juga terhadap harta benda yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Hal ini dikarenakan sebagai seorang subjek hukum perdata, seorang manusia, bahkan seorang anak yan...
Read more »

KEADAAN TIDAK HADIR ATAU KETIDAKHADIRAN DALAM HUKUM PERDATA (AFWEZIGHEID)

Keadaan tak hadir merupakan hal khusus dalam dunia hukum perdata. Seseorang dikatakan dalam keadaan tak hadir apabila meninggalkan tempat kediamannya sehingga tidak melaksanakan hak – haknya dan menunaikan kewajibannya. Jadi seseorang yang meninggalkan tempat yang agak lama, tetapi telah menunjuk seseorang lain untuk memelihara kepentingannya ( melaksanakan hak dan menunaikan kewajibannya ), tidak dapat dinyatakan sebagai tidak hadir.  Agar dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, harus memenuhi unsur – unsur yang ditetapkan dalam pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar dari ketidakhadiran, yakni : 1.    Meninggalkan tempat kediaman. 2.    Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya. 3.    Tidak menunjuk atau memberi kuasa pada orang lain untuk mengatur pengelolaan kepentingannya. 4.    Bilamana pemberian kuasa telah gugur. 5.    Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan dar...
Read more »

DOMISILI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Domisili atau dikenal dengan tempat kediaman, dalam arti hukum adalah tempat dimana seseorang dianggap senantiasa berada / selalu hadir untuk melaksanakan hak – haknya dan untuk menunaikan kewajiban – kewajibannya. Tempat kediaman hukum pada umumnya adalah sama dengan tempat kediaman senyatanya, akan tetapi tidak perlu selalu demikian. Domisili ini penting bagi subyek hukum, karena : 1. Untuk menentukan dimana seseorang harus melakukan perkawinan. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak ( Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ).  2. Untuk menentukan dimana subyek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan.  3. Untuk menentukan Pengadilan mana yang berkuasa terhadap subyek hukum tersebut. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili seseorang dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam wilayah hukum dimana penggugat / tergugat berdomisili ( Pasal 118 ...
Read more »