PENGATURAN GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM KUHP

Secara selintas, pengaturan mengenai pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, mensiratkan bahwa ada perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan undang-undang sebagai kebijakan formulatif kepada korban kejahatan. Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan menetapkan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukannya kepada terpidana untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Akan tetapi ternyata aspek ini sifatnya abstrak atau perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah fakultatif, tergantung penilaian hakim. Oleh karena itu, dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat (asas monodualistik) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan KUHP sifatnya imperatif.

Pada hakikatnya, dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut pasal 14 c KUHP, hakim dapat menetapkan syarat khsusus berupa “mengganti kerugian” akibat tindak pidana, sehingga seolah-olah ganti kerugian tersebut berfungsi sebagai pengganti pidana pokok.

Menurut Barda Nawawi Arief, penetapan ganti rugi ini jarang ditetapkan dalam praktek karena mengandung beberapa kelemahan, antara lain:

a. Penetapan ganti kerugian ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, ia hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana,

b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian inipun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan,

c. Syarat khusus berupa ganti kerugian inipun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif. 

Menurut Lilik Mulyadi, berdasarkan ketentuan Pasal 14 a, b dan c KUHP, bentuk syarat khusus berupa ganti kerugian kerugian bukan salah satu jenis pidana sebagaimana ketentuan Pasal 10 KUHP dan aspek ini tetap mengacu pada pelaku tindak pidana (offender oriented) dan bukan pada korban tindak pidana (victim oriented). 


DAFTAR BACAAN

Barda Nawawi Arief. 2009.  Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.

Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi, Lilik. 2007. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi. Jakarta: PT. Djambatan.

Mulyadi, Lilik. 2010. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan). Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEKUASAAN ORANG TUA (OUDERLIJKE MACHT)

Kekuasaan orang tua terhadap anak adalah kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, harta kekayaan anak dan kewajiban memelihara dan memberikan bimbingan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam hukum, terutama perdata barat, terhadap anak yang belum dewasa terdapat 2 kemungkinan : 1. anak di bawah kekuasaan orang tua. 2. anak dibawah perwalian. Kekuasaan orang tua menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 47 menetapkan : 1. anak belum berumur 18 tahun. 2. belum pernah kawin. Ada kemungkinan seorang anak baru 16 tahun, namun sudah kawin (melakukan perbuatan hukum) berarti ia cakap melakukan perbuatan hukum meskipun ia tidak termasuk dewasa. Terhadap kekuasaan orang tua ini, B.W. masih berlaku sepanjang tidak / belum diatur ( pasal 66 UU No.1 tahun 1974 ) Kekuasaan orang tua tidak hanya sebatas pada diri anak-anak, tetapi juga terhadap harta benda yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Hal ini dikarenakan sebagai seorang subjek hukum perdata, seorang manusia, bahkan seorang anak yan...
Read more »

KEADAAN TIDAK HADIR ATAU KETIDAKHADIRAN DALAM HUKUM PERDATA (AFWEZIGHEID)

Keadaan tak hadir merupakan hal khusus dalam dunia hukum perdata. Seseorang dikatakan dalam keadaan tak hadir apabila meninggalkan tempat kediamannya sehingga tidak melaksanakan hak – haknya dan menunaikan kewajibannya. Jadi seseorang yang meninggalkan tempat yang agak lama, tetapi telah menunjuk seseorang lain untuk memelihara kepentingannya ( melaksanakan hak dan menunaikan kewajibannya ), tidak dapat dinyatakan sebagai tidak hadir.  Agar dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, harus memenuhi unsur – unsur yang ditetapkan dalam pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar dari ketidakhadiran, yakni : 1.    Meninggalkan tempat kediaman. 2.    Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya. 3.    Tidak menunjuk atau memberi kuasa pada orang lain untuk mengatur pengelolaan kepentingannya. 4.    Bilamana pemberian kuasa telah gugur. 5.    Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan dar...
Read more »

DOMISILI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Domisili atau dikenal dengan tempat kediaman, dalam arti hukum adalah tempat dimana seseorang dianggap senantiasa berada / selalu hadir untuk melaksanakan hak – haknya dan untuk menunaikan kewajiban – kewajibannya. Tempat kediaman hukum pada umumnya adalah sama dengan tempat kediaman senyatanya, akan tetapi tidak perlu selalu demikian. Domisili ini penting bagi subyek hukum, karena : 1. Untuk menentukan dimana seseorang harus melakukan perkawinan. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak ( Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ).  2. Untuk menentukan dimana subyek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan.  3. Untuk menentukan Pengadilan mana yang berkuasa terhadap subyek hukum tersebut. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili seseorang dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam wilayah hukum dimana penggugat / tergugat berdomisili ( Pasal 118 ...
Read more »