PENGANTAR ILMU HUKUM BAGIAN 6A : PENGERTIAN NORMA / KAIDAH

 Mengingat bahwa setiap individu tidak dilahirkan dalam lingkungan fisik, psikologis,  geografis, sosial dan ekonomi yang sama, perbedaan ini adalah saling ketergantungan (dependencies). Dalam kerangka hubungan interpersonal, sistem hubungan sosial terbentuk. Sistem hubungan sosial  sangat kompleks karena kuantitas dan heterogenitas kebutuhan akibat pluralisme manusia dan perbedaan ganda. Oleh karena itu, berjuang dalam hubungan yang  kompleks  ini membutuhkan satu hal: keteraturan. Mereka yang menginginkan kehidupan yang aman dan damai tanpa gangguan memerlukan pedoman bagi seluruh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar kepentingannya terlindungi dan terjamin.

Perbedaan kebutuhan manusia dan kepedulian sosial, jika tidak dikelola dari waktu ke waktu, dapat menimbulkan konflik dan masalah. Konflik atau masalah ini dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat jika tidak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya. Selain itu, orang-orang dalam masyarakat membutuhkan perlindungan kepentingan mereka. Perlindungan terhadap kepentingan tersebut dapat dicapai dengan membuat pedoman hidup yang menentukan bagaimana seharusnya orang berperilaku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain atau dirinya sendiri.

Perdoman tersebut ini biasa disebut aturan (dari bahasa Arab qo'idah) atau norma (dari bahasa Latin norma), artinya parameter atau ukuran. Atau Norm (Inggris), yang artinya aturan dalam bahasa Indonesia baku. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa  yang disebut kaidah atau norma memiliki makna yang sama.

Pedoman inilah yang biasanya disebut kaidah atau norma pada dasarnya adalah rumusan pandangan tentang perilaku atau sikap yang dilarang atau direkomendasikan yang harus atau tidak boleh dilakukan. Karena penghormatan terhadap hak seseorang berkaitan erat dengan pemenuhan kewajiban anggota masyarakat lainnya, diperlukan seperangkat aturan perilaku bagaimana setiap anggota masyarakat dapat mengetahui keberadaan dan peran masing-masing individu. Seperangkat aturan perilaku disebut norma atau aturan. Aturan atau norma pada hakikatnya adalah aturan yang diperlukan dalam suatu hubungan agar kepentingan masing-masing individu dapat terpenuhi tanpa mengganggu kepentingan orang lain.

Pada hakikatnya, norma memiliki dua jenis konten dan berbentuk "yang harus dilakukan" dan "tidak boleh" tergantung pada kontennya atau dalam kata lain yaitu Perintah dan Larangan. Perintah adalah kewajiban  seseorang untuk melakukan sesuatu  karena hasilnya dianggap baik. Larangan adalah kewajiban  seseorang untuk tidak melakukan sesuatu  karena akibatnya dianggap buruk.

Berdasarkan uraian di atas, norma adalah suatu standar atau standar atau pedoman tingkah laku atau tingkah laku dalam kehidupan. Norma disebut juga aturan perilaku dalam perkembangan selanjutnya. Inilah yang harus atau harus dilakukan  manusia dalam keadaan tertentu. Ada  yang menyebut aturan itu mengikat sebagai dukungan hidup dalam keteraturan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEKUASAAN ORANG TUA (OUDERLIJKE MACHT)

Kekuasaan orang tua terhadap anak adalah kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, harta kekayaan anak dan kewajiban memelihara dan memberikan bimbingan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam hukum, terutama perdata barat, terhadap anak yang belum dewasa terdapat 2 kemungkinan : 1. anak di bawah kekuasaan orang tua. 2. anak dibawah perwalian. Kekuasaan orang tua menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 47 menetapkan : 1. anak belum berumur 18 tahun. 2. belum pernah kawin. Ada kemungkinan seorang anak baru 16 tahun, namun sudah kawin (melakukan perbuatan hukum) berarti ia cakap melakukan perbuatan hukum meskipun ia tidak termasuk dewasa. Terhadap kekuasaan orang tua ini, B.W. masih berlaku sepanjang tidak / belum diatur ( pasal 66 UU No.1 tahun 1974 ) Kekuasaan orang tua tidak hanya sebatas pada diri anak-anak, tetapi juga terhadap harta benda yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Hal ini dikarenakan sebagai seorang subjek hukum perdata, seorang manusia, bahkan seorang anak yan...
Read more »

KEADAAN TIDAK HADIR ATAU KETIDAKHADIRAN DALAM HUKUM PERDATA (AFWEZIGHEID)

Keadaan tak hadir merupakan hal khusus dalam dunia hukum perdata. Seseorang dikatakan dalam keadaan tak hadir apabila meninggalkan tempat kediamannya sehingga tidak melaksanakan hak – haknya dan menunaikan kewajibannya. Jadi seseorang yang meninggalkan tempat yang agak lama, tetapi telah menunjuk seseorang lain untuk memelihara kepentingannya ( melaksanakan hak dan menunaikan kewajibannya ), tidak dapat dinyatakan sebagai tidak hadir.  Agar dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, harus memenuhi unsur – unsur yang ditetapkan dalam pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar dari ketidakhadiran, yakni : 1.    Meninggalkan tempat kediaman. 2.    Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya. 3.    Tidak menunjuk atau memberi kuasa pada orang lain untuk mengatur pengelolaan kepentingannya. 4.    Bilamana pemberian kuasa telah gugur. 5.    Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan dar...
Read more »

DOMISILI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Domisili atau dikenal dengan tempat kediaman, dalam arti hukum adalah tempat dimana seseorang dianggap senantiasa berada / selalu hadir untuk melaksanakan hak – haknya dan untuk menunaikan kewajiban – kewajibannya. Tempat kediaman hukum pada umumnya adalah sama dengan tempat kediaman senyatanya, akan tetapi tidak perlu selalu demikian. Domisili ini penting bagi subyek hukum, karena : 1. Untuk menentukan dimana seseorang harus melakukan perkawinan. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak ( Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ).  2. Untuk menentukan dimana subyek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan.  3. Untuk menentukan Pengadilan mana yang berkuasa terhadap subyek hukum tersebut. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili seseorang dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam wilayah hukum dimana penggugat / tergugat berdomisili ( Pasal 118 ...
Read more »