PENGANTAR ILMU HUKUM BAGIAN 3 : FUNGSI HUKUM

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beragam dan tergantung pada berbagai faktor dan kondisi sosial. Selain itu, fungsi hukum di masyarakat berkembang berbeda dengan di masyarakat maju. Dalam masyarakat manapun, hukum lebih berperan dalam menjamin jaminan sosial dan menjamin terwujudnya struktur sosial yang diharapkan masyarakat. Namun dalam masyarakat maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan tidak kontekstual.

Berikut beberapa pendapat Ahli Hukum terkait Fungsi Hukum.

  1. Friedmann dan Rescoe Pound menyebutkan fungsi hukum sebagai (a) sarana pengendali sosial (social control) yaitu system hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas. (b). Sebagai sarana penyelesaian (dispute settlement). (c). Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat.
  2. Soedjono Dirdjosisworo menyebutkan fungsi hukum adalah  penertiban, pengaturan dan penyelesaian pertikaian yang secara garis besar fungsi hukum dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut: (a) sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat (b). sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin. (c) sebagai sarana penggerak pembangunan. (d) sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan, baik kepada aparatur pengawas, aparatur pelaksana (petugas) dan aparatur penegak hukum itu sendiri.

Hukum sebagai instrumen perubahan sosial yang berkaitan dengan bidang hukum merupakan salah satu kajian penting dalam bidang sosiologi hukum. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum merupakan hubungan timbal balik dalam arti bahwa perubahan sosial mempengaruhi hukum dan perubahan hukum mengakibatkan perubahan sosial. Perubahan kekuasaan yang membawa perubahan sosial sesuai dengan salah satu fungsi hukum: hukum sebagai sarana perubahan sosial, hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat (social engineering) atau sebagai alat kontrol sosial

Sebagai alat kontrol sosial, hukum digunakan sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang menggangu masyarakat yang dilakukan dengan jalan memberikan sanksi-sanksi pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Dalam hal ini hukum bukan hanya untuk mengontrol masyarakat, tetapi juga meletakkan dasar-dasar hukum yang dapat menstimulasi dan memfasilitasi adanya interaksi masyarakat maupun individu yang baik, tertib dan adil yang dalam hal ini para profesional di bidang hukum seperti advokat, hakim, jaksa, dosen, polisi, anggota parlemen dan lain-lain untuk mengerjakan pekerjaan yang khusus dan spesifik untuk mencapai kepentingan masyarakat yang lebih baik.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEKUASAAN ORANG TUA (OUDERLIJKE MACHT)

Kekuasaan orang tua terhadap anak adalah kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, harta kekayaan anak dan kewajiban memelihara dan memberikan bimbingan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam hukum, terutama perdata barat, terhadap anak yang belum dewasa terdapat 2 kemungkinan : 1. anak di bawah kekuasaan orang tua. 2. anak dibawah perwalian. Kekuasaan orang tua menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 47 menetapkan : 1. anak belum berumur 18 tahun. 2. belum pernah kawin. Ada kemungkinan seorang anak baru 16 tahun, namun sudah kawin (melakukan perbuatan hukum) berarti ia cakap melakukan perbuatan hukum meskipun ia tidak termasuk dewasa. Terhadap kekuasaan orang tua ini, B.W. masih berlaku sepanjang tidak / belum diatur ( pasal 66 UU No.1 tahun 1974 ) Kekuasaan orang tua tidak hanya sebatas pada diri anak-anak, tetapi juga terhadap harta benda yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Hal ini dikarenakan sebagai seorang subjek hukum perdata, seorang manusia, bahkan seorang anak yan...
Read more »

KEADAAN TIDAK HADIR ATAU KETIDAKHADIRAN DALAM HUKUM PERDATA (AFWEZIGHEID)

Keadaan tak hadir merupakan hal khusus dalam dunia hukum perdata. Seseorang dikatakan dalam keadaan tak hadir apabila meninggalkan tempat kediamannya sehingga tidak melaksanakan hak – haknya dan menunaikan kewajibannya. Jadi seseorang yang meninggalkan tempat yang agak lama, tetapi telah menunjuk seseorang lain untuk memelihara kepentingannya ( melaksanakan hak dan menunaikan kewajibannya ), tidak dapat dinyatakan sebagai tidak hadir.  Agar dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, harus memenuhi unsur – unsur yang ditetapkan dalam pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar dari ketidakhadiran, yakni : 1.    Meninggalkan tempat kediaman. 2.    Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya. 3.    Tidak menunjuk atau memberi kuasa pada orang lain untuk mengatur pengelolaan kepentingannya. 4.    Bilamana pemberian kuasa telah gugur. 5.    Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan dar...
Read more »

DOMISILI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Domisili atau dikenal dengan tempat kediaman, dalam arti hukum adalah tempat dimana seseorang dianggap senantiasa berada / selalu hadir untuk melaksanakan hak – haknya dan untuk menunaikan kewajiban – kewajibannya. Tempat kediaman hukum pada umumnya adalah sama dengan tempat kediaman senyatanya, akan tetapi tidak perlu selalu demikian. Domisili ini penting bagi subyek hukum, karena : 1. Untuk menentukan dimana seseorang harus melakukan perkawinan. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak ( Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ).  2. Untuk menentukan dimana subyek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan.  3. Untuk menentukan Pengadilan mana yang berkuasa terhadap subyek hukum tersebut. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili seseorang dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam wilayah hukum dimana penggugat / tergugat berdomisili ( Pasal 118 ...
Read more »