PENGANTAR ILMU HUKUM BAGIAN 2 : TUJUAN HUKUM

Untuk menjaga ketertiban di masyarakat, kita harus mengikuti aturan hukum. Akan tetapi tidak semua orang mau mentaati aturan-aturan hukum, dan agar aturan-aturan kehidupan bermasyarakat benar-benar ditaati dan ditaati sampai menjadi undang-undang, maka aturan-aturan kehidupan bermasyarakat harus diberi unsur paksaan. Oleh karena itu, hukum memiliki karakter pengaturan dan pemaksaan. Hukum adalah aturan kehidupan sosial yang  memaksa orang untuk mengikuti tatanan sosial dan dapat menjatuhkan sanksi berat (dalam bentuk hukuman) kepada mereka yang memilih untuk tidak mengikutinya.

Sejatinya, hukum yang berdasarkan kehendak dan hati nurani setiap anggota masyarakat diperlukan untuk menjamin kelangsungan keseimbangan hubungan antar anggota masyarakat. Aturan hukum tersebutlah yang mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Hal ini dimaksudkan untuk membawa keseimbangan dalam setiap hubungan dalam komunitas sehingga setiap hubungan sosial tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tata hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Agar peraturan hukum dapat terpelihara dengan baik dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, peraturan hukum yang ada harus wajar dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan masyarakat. Hukum karenanya harus menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum ini juga harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan, keadilan masyarakat ini.

Mengenai tujuan hukum, terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum, antara lain:

  1. Mertokusumo yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional yaitu kepastian hukum (rechtssicherkeit), keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan (zweckmasigkeit). Cita-cita hukum merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan secara terpisah. Ketiganya harus diperjuangkan di semua negara hukum. Jika masyarakat kacau atau tidak tertib, keadilan tidak dapat dicapai, dan ketertiban umum membutuhkan kepastian hukum. Di sisi lain, kepastian hukum tidak ada gunanya jika hukum ditemukan tidak adil dan tidak memajukan masyarakat.
  2. Wiryono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat.
  3. Geny menjelaskan bahwa tujuan hukum semata-mata adalah untuk mencari keadilan.
  4. Teori utilitarian menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kesejahteraan manusia yang sebesar-besarnya. Menurut teori ini, tujuan hukum adalah untuk mendatangkan kesenangan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang.
  5. Teori etika menyatakan bahwa tujuan hukum hanya untuk keadilan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEKUASAAN ORANG TUA (OUDERLIJKE MACHT)

Kekuasaan orang tua terhadap anak adalah kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, harta kekayaan anak dan kewajiban memelihara dan memberikan bimbingan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam hukum, terutama perdata barat, terhadap anak yang belum dewasa terdapat 2 kemungkinan : 1. anak di bawah kekuasaan orang tua. 2. anak dibawah perwalian. Kekuasaan orang tua menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 47 menetapkan : 1. anak belum berumur 18 tahun. 2. belum pernah kawin. Ada kemungkinan seorang anak baru 16 tahun, namun sudah kawin (melakukan perbuatan hukum) berarti ia cakap melakukan perbuatan hukum meskipun ia tidak termasuk dewasa. Terhadap kekuasaan orang tua ini, B.W. masih berlaku sepanjang tidak / belum diatur ( pasal 66 UU No.1 tahun 1974 ) Kekuasaan orang tua tidak hanya sebatas pada diri anak-anak, tetapi juga terhadap harta benda yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Hal ini dikarenakan sebagai seorang subjek hukum perdata, seorang manusia, bahkan seorang anak yan...
Read more »

KEADAAN TIDAK HADIR ATAU KETIDAKHADIRAN DALAM HUKUM PERDATA (AFWEZIGHEID)

Keadaan tak hadir merupakan hal khusus dalam dunia hukum perdata. Seseorang dikatakan dalam keadaan tak hadir apabila meninggalkan tempat kediamannya sehingga tidak melaksanakan hak – haknya dan menunaikan kewajibannya. Jadi seseorang yang meninggalkan tempat yang agak lama, tetapi telah menunjuk seseorang lain untuk memelihara kepentingannya ( melaksanakan hak dan menunaikan kewajibannya ), tidak dapat dinyatakan sebagai tidak hadir.  Agar dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, harus memenuhi unsur – unsur yang ditetapkan dalam pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar dari ketidakhadiran, yakni : 1.    Meninggalkan tempat kediaman. 2.    Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya. 3.    Tidak menunjuk atau memberi kuasa pada orang lain untuk mengatur pengelolaan kepentingannya. 4.    Bilamana pemberian kuasa telah gugur. 5.    Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan dar...
Read more »

DOMISILI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Domisili atau dikenal dengan tempat kediaman, dalam arti hukum adalah tempat dimana seseorang dianggap senantiasa berada / selalu hadir untuk melaksanakan hak – haknya dan untuk menunaikan kewajiban – kewajibannya. Tempat kediaman hukum pada umumnya adalah sama dengan tempat kediaman senyatanya, akan tetapi tidak perlu selalu demikian. Domisili ini penting bagi subyek hukum, karena : 1. Untuk menentukan dimana seseorang harus melakukan perkawinan. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak ( Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ).  2. Untuk menentukan dimana subyek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan.  3. Untuk menentukan Pengadilan mana yang berkuasa terhadap subyek hukum tersebut. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili seseorang dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam wilayah hukum dimana penggugat / tergugat berdomisili ( Pasal 118 ...
Read more »