PENGANTAR ILMU HUKUM BAGIAN 1 : HUKUM DALAM SEBUAH PENGERTIAN

Perkembangan ilmu hukum biasanya diawali dengan pertanyaan, “Apakah hukum itu?” Banyak ahli memperdebatkan jawaban atas pertanyaan ini. Perdebatan untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya telah berlangsung sejak zaman Plato dan Socrates hingga saat ini. Pada dasarnya, memahami atau mendefinisikan hukum sangat sulit untuk dirumuskan secara utuh. Hal ini karena hukum bersifat kompleks dan terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Immanuel Kant, yang dikutip oleh Van Apeldoorn, mengingatkan bahwa hampir semua ahli hukum mencari pemahaman hukum yang paling tepat.

Van Apeldoorn mengatakan hukum sangat sulit untuk didefinisikan. Mencari pemahaman tentang hukum seperti mencari pemahaman tentang gunung. Perbedaannya adalah Anda dapat melihat pegunungan, tetapi Anda tidak dapat melihat hukum sebagai bentuk. Dari panca indera, batas gunung adalah ketinggian permukaan bumi, sangat curam dan lebih tinggi ke segala arah daripada sekitarnya, tetapi kita tidak dapat melihat bentuk hukum itu sendiri. Pada kenyataannya, ada dua kelompok dalam masyarakat yang berpandangan tentang hukum. Golongan pertama menganggap hukum hanyalah seperangkat klausa yang terdapat dalam undang-undang atau pandangan Ontwikkelde Leek. Pandangan ini disebut juga pandangan legisme karena mengagungkan hukum. Kelompok kedua adalah The Man In the Street, yang menyatakan bahwa hukum adalah pengadilan, hakim, pengacara, jaksa, juru sita, dan sebagainya. Akan tetapi, Van Apeldoorn sendiri menyatakan bahwa dari sudut pandang kehidupan sosial, hukum adalah masyarakat itu sendiri.

Berbeda dengan van Apeldoorn, Utrecht menetapkan sebagai batas-batas hukum bahwa hukum adalah seperangkat aturan (apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan) yang mengatur tatanan masyarakat dan oleh karena itu apa yang harus diikuti oleh masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa Hukum adalah suatu sistem yang dibuat untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol yang berisi peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Selain itu, yang perlu harus dipahami pula adalah Hukum tersebut selain mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, juga dapat memaksa siapa pun untuk mengikuti aturan dan peraturan masyarakat. Oleh karena itu, jika ada individu yang melanggar ini, sanksi berat dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEKUASAAN ORANG TUA (OUDERLIJKE MACHT)

Kekuasaan orang tua terhadap anak adalah kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, harta kekayaan anak dan kewajiban memelihara dan memberikan bimbingan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam hukum, terutama perdata barat, terhadap anak yang belum dewasa terdapat 2 kemungkinan : 1. anak di bawah kekuasaan orang tua. 2. anak dibawah perwalian. Kekuasaan orang tua menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 47 menetapkan : 1. anak belum berumur 18 tahun. 2. belum pernah kawin. Ada kemungkinan seorang anak baru 16 tahun, namun sudah kawin (melakukan perbuatan hukum) berarti ia cakap melakukan perbuatan hukum meskipun ia tidak termasuk dewasa. Terhadap kekuasaan orang tua ini, B.W. masih berlaku sepanjang tidak / belum diatur ( pasal 66 UU No.1 tahun 1974 ) Kekuasaan orang tua tidak hanya sebatas pada diri anak-anak, tetapi juga terhadap harta benda yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Hal ini dikarenakan sebagai seorang subjek hukum perdata, seorang manusia, bahkan seorang anak yan...
Read more »

KEADAAN TIDAK HADIR ATAU KETIDAKHADIRAN DALAM HUKUM PERDATA (AFWEZIGHEID)

Keadaan tak hadir merupakan hal khusus dalam dunia hukum perdata. Seseorang dikatakan dalam keadaan tak hadir apabila meninggalkan tempat kediamannya sehingga tidak melaksanakan hak – haknya dan menunaikan kewajibannya. Jadi seseorang yang meninggalkan tempat yang agak lama, tetapi telah menunjuk seseorang lain untuk memelihara kepentingannya ( melaksanakan hak dan menunaikan kewajibannya ), tidak dapat dinyatakan sebagai tidak hadir.  Agar dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, harus memenuhi unsur – unsur yang ditetapkan dalam pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar dari ketidakhadiran, yakni : 1.    Meninggalkan tempat kediaman. 2.    Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya. 3.    Tidak menunjuk atau memberi kuasa pada orang lain untuk mengatur pengelolaan kepentingannya. 4.    Bilamana pemberian kuasa telah gugur. 5.    Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan dar...
Read more »

DOMISILI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Domisili atau dikenal dengan tempat kediaman, dalam arti hukum adalah tempat dimana seseorang dianggap senantiasa berada / selalu hadir untuk melaksanakan hak – haknya dan untuk menunaikan kewajiban – kewajibannya. Tempat kediaman hukum pada umumnya adalah sama dengan tempat kediaman senyatanya, akan tetapi tidak perlu selalu demikian. Domisili ini penting bagi subyek hukum, karena : 1. Untuk menentukan dimana seseorang harus melakukan perkawinan. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak ( Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ).  2. Untuk menentukan dimana subyek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan.  3. Untuk menentukan Pengadilan mana yang berkuasa terhadap subyek hukum tersebut. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili seseorang dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam wilayah hukum dimana penggugat / tergugat berdomisili ( Pasal 118 ...
Read more »